Calon Kabupaten Pangandaran yang memiliki luas wilayah sekitar 101.000 HA dan berpenduduk 400 ribu jiwa, tersebar di 90 Desa adalah merupakan asset penuh potensi yang nantinya bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan
Meski moratorium pemekaran daerah telah terbentuk di mana tahun ini diharapkan tidak ada pemekaran yang terjadi, namun Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tetap mendesak Kemendagri untuk tetap bisa memekarkan empat daerah di Jabar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memohon pengecualian kepada Kementerian Dalam Negeri agar usulan pemekaran beberapa daerah di Jabar, dikabulkan Kemendagri. Permohonan itu diungkapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dalam acara
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji akan berupaya mendorong lahirnya Kab. Pangandaran sebagai pecahan dari Kab.Ciamis. Di antaranya dengan secepatnya mendatangi Komisi II DPR RI agar Kabupaten Pangandaran segera terbe
Warga Pangandaran, Ciamis mengaku bersyukur kepada pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pasalnya, Gamawan memberikan angin segar mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pangandaran.Hal itu disampa
Penantian warga Ciamis bagian selatan untuk memiliki Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Pangandaran ditentukan dalam bulan-bulan ini, pasalnya DPR RI sebagai salah satu lembaga yang menentukan jadi atau tidaknya Kabupaten
Pernyataan yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meyebutkan soal perpanjangan moratorium daerah otonom baru (DOB) semakin menimbulkan keraguan di hati warga Ciamis selatan bahwa Kabupaten Pangandaran akan
Warga Pangandaran kembali melakukan demonstrasi menuntut pemerintah melakukan perbaikan Jalan di Pangandaran, Aksi yang diikuti oleh massa yang besar ini melakukan penghadangan terhadap truk pasir besi yang ditenggarai
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akan meminta toleransi moratorium pemekaran wilayah kepada pemwerintah pusat. Langkah itu dilakukan menyusul disetujuinya pemekaran Kab. Garut Selatan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana menemui Menteri Dalam Negeri untuk meminta dispensasi bagi wilayahnya terhadap kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah.
