Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji akan berupaya mendorong lahirnya Kab. Pangandaran sebagai pecahan dari Kab.Ciamis. Di antaranya dengan secepatnya mendatangi Komisi II DPR RI agar Kabupaten Pangandaran segera terbe
Warga Pangandaran, Ciamis mengaku bersyukur kepada pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pasalnya, Gamawan memberikan angin segar mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pangandaran.Hal itu disampa
Penantian warga Ciamis bagian selatan untuk memiliki Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Pangandaran ditentukan dalam bulan-bulan ini, pasalnya DPR RI sebagai salah satu lembaga yang menentukan jadi atau tidaknya Kabupaten
Pernyataan yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meyebutkan soal perpanjangan moratorium daerah otonom baru (DOB) semakin menimbulkan keraguan di hati warga Ciamis selatan bahwa Kabupaten Pangandaran akan
Warga Pangandaran kembali melakukan demonstrasi menuntut pemerintah melakukan perbaikan Jalan di Pangandaran, Aksi yang diikuti oleh massa yang besar ini melakukan penghadangan terhadap truk pasir besi yang ditenggarai
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akan meminta toleransi moratorium pemekaran wilayah kepada pemwerintah pusat. Langkah itu dilakukan menyusul disetujuinya pemekaran Kab. Garut Selatan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana menemui Menteri Dalam Negeri untuk meminta dispensasi bagi wilayahnya terhadap kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah.
Dua desa di Kab. Tasikmalaya dikabarkan ingin bergabung dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pangandaran karena merasa jauh dengan pusat ibukotanya. Kedua desa dimaksud adalah Desa Cimanuk dan Kalapagenep, Kec. Cikalong.
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Ciamis harus kerja ekstra keras menuntaskan persyaratan tentang gambaran umum luas dan batas administrasi wilayah calon daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran.
Pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran dari Kab. Ciamis, tinggal ketuk palu. Pasalnya, setelah diperjuangkan berbagai pihak, pemekaran tidak ada masalah lagi. Hal itu disampaikan anggota DPR RI Agun Gunadjar
