Semakin majunya progress Pemekaran Pangandaran akan membuat APBD Kabupaten Ciamis semakin berat, pasalnya pada tahun 2013 mendatang Ciamis harus menggelar Pemilukada untuk memilih Bupati baru, namun jika Pemekaran Pangandaran selesai maka Pemerintah akan berfikir ulang apakah akan tetap melaksanakan pemilukada atau diundur.
"Sampai sekarang kan belum ada kepastian, apakah pilkada diajukan menjadi tahun 2013 atau diundur. Namun demikian, untuk mengantisipasi kegiatan tersebut tetap digelar, untuk pilkada dianggarankan Rp 52 miliar," tutur Bupati Ciamis Engkon Komara usai Rapat Paripurna Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Jumat (5/10).
Dia mengatakan, besarnya anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tatar Galuh Ciamis secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada laju pembangunan.
Alasannya karena kondisi anggaran saat ini masih berat, sehingga anggaran tersebut masih sangat dibutuhkan untuk alokasi pembangunan infrastruktur dan lainnya.
"Untuk jaga-jaga, kami sudah mengalokasikan anggaran, dengan konsekuensi beberapa kegiatan juga terpaksa harus dikoreksi. Apabila ternyata tifdak dimanfaatkan, tentunya bakal menjadi sisa lebih anggaran (Silpa), kembali ke kas daerah. Untuk meringankan beban APBD, kami juga berharap pemerintah pusat dapat membantu Ciamis," ujarnya.
Terbatasanya anggaran untuk pembangunan, disebabkan karena sebagian besar anggaran tersedot habis untuk belanja pegawai, gaji termasuk tunjangan. Dari anggaran APBD sebesar Rp 1,4 tiliun, sekitar Rp 1 triliun habis untuk gaji , belanja pegawai. Sedangkan sisanya sekitar Rp 400 miliar untuk kegiatan operasional, termasuk pembangunan.
"Kami berharap ada kepastian, apakah pilkada diajukan menjadi tahun 2013 atau mundur. Apabila mundur, maka anggran yang ada dialihkan untuk pembangunan. kami masih menunggu keputusan resmi menyangkut pelaksanaan piulkada," tambah Engkon.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa beban APBD Ciamis semakin berat berkenaan dengan persiapan anggaran yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Pangandaran.
Untuk membantu operasional awal pembentukan Kabupaten Pangandaran, Ciamis minimal harus mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar per tahun. Sesuai ketentuan, proses pendampingan kabupaten induk (Ciamis) terhadap DOB Pangandaran berlangsung selama tiga tahun.
"Untuk persiapan menyapih (memisahkan) Pangandaran dari Ciamis, berlangsung tiga tahun. Setiap tahun minimal mengalokasikan anggaran pendampingan sebesar Rp 5 miliar. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada kabupatern induk," katanya berharap.
Berkenaan dengan APBD 2012 setelah perubahan, Wakil Ketua DPRD Ciamis yang membidangi anggaran, Didi Sukardi juga mengakui sebagian biaya pembangunan tersedot untuk alokasi pilkada dan pemekaran (pembentukan DOB) Pangandaran.
"Agar lebih irit, saya berharap pilkada berlangsung satu putaran saja sehingga anggarannya dapat dimanfaatkan untuk memercepat laju pembangunan. Apabila sampai dua kali putaran, otomatis anggaran yang dibutuhkan juga lebih besar," ujarnya.
Dia mengatakan berdasarkan kondisi keuangan yang termaktub dalam APBD 2012, diharapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan atau menambah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Ciamis.
"Untuk kepentingan tersebut, DPRD maupun Pemda harus bersinergis melakukan negoisasi kepada pemerintah pusat agar memberikan tambahan DAU maupun DAK. Ini sangat penting untuk lebih memerlancar pembangunan tatar galuh Ciamis," jelasnya.
Lebih lanjut Didi Sukardi mengatakan, langkah lain yang dilaksanakan adalah menggenjot penghasilan dari pendapatan asli daerah (PAD), sedikitnya antara 30 persen - 40 persen dari sebelumnya. Saat ini PAD sebesar Rp 75 miliar, diharapkan dengan intensifikasi PAD dapat dinaikkan hingga Rp 20 miliar.
"Tidak hanya berharap tambahan bantuan dari pusat, akan tetapi juga harus mempu meningkatkan atau mendongkrak PAD. Sekarang masih banyak potensi PAD yang belum digali secara maksimal, diantaranya pendapatan dari sektor pariwisata maupun pajak," tuturnya.
