Waspada Dampak Tumpahan Batu Bara di Laut, Ketua DPRD Pangandaran Minta Bentuk Satgas


Waspada Dampak Tumpahan Batu Bara di Laut, Ketua DPRD Pangandaran Minta Bentuk Satgas

PANGANDARAN - Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meminta pemerintah daerah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani dampak tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Langkah tersebut dinilai penting agar pencemaran tidak semakin meluas dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat dapat diminimalisir.

 
Asep menegaskan, pencemaran laut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, dibutuhkan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan serius karena dampaknya dapat mengancam ekosistem laut, perekonomian masyarakat pesisir, hingga kesehatan.
 
"Perlu dibentuk satgas yang memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar penanganan dapat berjalan efektif dan terarah," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
 
Selain membentuk satgas, Asep juga mendorong pemerintah segera melakukan langkah-langkah pencegahan untuk membatasi penyebaran material batu bara yang berpotensi terbawa arus laut ke berbagai wilayah pesisir.
 
Ia turut mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi pencemaran hasil laut. Pasalnya, material batu bara yang mencemari perairan disebut memiliki potensi sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga diperlukan langkah antisipasi serta edukasi kepada masyarakat sambil menunggu hasil uji laboratorium.
 
Menurut Asep, apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara serius, dampaknya tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem dan biota laut, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat serta mata pencaharian nelayan dan warga pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.
 
Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama melakukan penanganan secara terpadu demi mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.Jika diinginkan, naskah ini juga bisa dikembangkan dengan menambahkan tanggapan dari pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, atau pihak KSOP agar lebih berimbang sesuai kaidah jurnalistik.





Pemerintahan Lainnya
Mau booking hotel, penginapan, travel dan tour? call 0265-639380 atau klik disini