Ketua DPRD Pangandaran Tinjau Longsor di Proyek Relokasi, Soroti Keamanan dan Infrastruktur Dasar
Oleh Amin Pnd | Rabu, 11 Maret 2026 15:00 WIB | 20 Views
PANGANDARAN – Insiden longsor yang menghantam proyek pembangunan rumah relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata (PW) Pangandaran mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin AMM. Ia turun langsung meninjau lokasi terdampak di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Rabu (11/3/2026), guna memastikan kondisi lapangan dan langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
Longsor terjadi setelah tebing setinggi sekitar 10 meter ambrol dan menimpa bangunan rumah relokasi yang hampir rampung. Akibatnya, sebagian bangunan mengalami kerusakan dan memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas tanah di kawasan tersebut.
Dalam kunjungannya, Asep didampingi sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Desa Sukahurip, perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam pembangunan.
Asep menegaskan, kunjungannya bertujuan untuk melihat langsung kondisi proyek sekaligus mengevaluasi aspek keamanan agar pembangunan rumah relokasi tetap layak huni bagi para penerima manfaat.
“Hari ini saya bersama dinas terkait melihat langsung situasi di lapangan di wilayah yang direncanakan sebagai lokasi relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah relokasi dilakukan melalui skema bantuan langsung kepada warga penerima manfaat, yang kemudian membangun secara mandiri atau melalui KSM.
Namun, hasil peninjauan menunjukkan adanya potensi risiko tinggi longsor akibat karakter tanah di lokasi yang didominasi tanah merah dan batu lempung.
“Potensi longsor di wilayah ini cukup tinggi jika tidak ditangani dengan baik,” katanya.
Untuk itu, Asep mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah teknis, di antaranya pembangunan terasering di bagian belakang kawasan permukiman guna mengurangi tekanan tanah dari tebing.
Selain itu, ia juga menilai pentingnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sejumlah titik strategis, terutama pada area dengan perbedaan level tanah yang signifikan.
Persoalan drainase juga menjadi sorotan utama. Asep menekankan perlunya sistem saluran air yang terencana dengan baik agar aliran air hujan tidak mempercepat potensi longsor.
“Setiap kelompok bangunan harus memiliki saluran air yang baik, termasuk di area atas hasil pemotongan bukit,” tegasnya.
Di luar aspek teknis, Asep juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk site plan dan rencana fasilitas pendukung lainnya.
Ia turut menyoroti belum adanya kejelasan terkait fasilitas dasar seperti MCK, yang dinilai sangat penting bagi warga relokasi.
Tak hanya itu, kebutuhan infrastruktur lain seperti akses jalan dan jaringan listrik juga harus segera dipastikan. Asep menekankan, akses jalan minimal harus dapat dilalui kendaraan besar guna mendukung aktivitas pembangunan dan mobilitas warga.
“Jalan dan jaringan listrik harus disiapkan sebelum rumah ditempati,” tambahnya.
Terkait pembiayaan, DPRD bersama pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tambahan tersebut. Ia berharap penganggaran dapat dilakukan pada perubahan APBD mendatang atau paling lambat masuk dalam rencana tahun 2027.
Kunjungan ini menegaskan bahwa proyek relokasi eks penghuni Pasar Wisata menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam memastikan aspek keamanan lingkungan dan kelayakan hunian bagi masyarakat penerima manfaat.
