PDIP Pangandaran Tegaskan Tak Terlibat Kelola MBG, Pilih Awasi Pelaksanaan
Oleh Amin Pnd | Sabtu, 28 Februari 2026 19:38 WIB | 44 Views
PANGANDARAN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan seluruh kader partainya di daerah itu tidak terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sikap tersebut ditegaskan menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas menu MBG.
Jeje menyatakan, larangan bagi kader untuk ikut serta dalam pengelolaan MBG telah ditetapkan sejak awal, bahkan sebelum adanya surat edaran dari DPP partai.
“Kami sudah lebih dulu menentukan sikap. Sebelum ada surat dari DPP, saya sudah larang kader untuk terlibat di MBG,” ujar Jeje saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, keputusan itu diambil untuk menghindari potensi polemik dalam pelaksanaan program. Ia menyinggung sejumlah isu yang beredar, mulai dari dugaan nilai menu yang tidak sebanding dengan anggaran Rp10 ribu per porsi, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga kerancuan teknis di lapangan.
Meski mengakui informasi mengenai potensi keuntungan program tersebut cukup besar, Jeje menegaskan kader partainya memilih berada di posisi pengawas, bukan pelaksana.
“Kalau melihat keuntungan, saya dengar memang besar. Tapi sebagai kader partai yang dekat dengan masyarakat, kami memilih tidak terlibat. Lebih baik mengawasi dan mengingatkan agar pelaksanaan MBG berjalan baik, khususnya di Kabupaten Pangandaran,” katanya.
Ia menilai fungsi kontrol partai politik terhadap program pemerintah pusat sangat penting. Jika seluruh elite politik ikut dalam pengelolaan, kata dia, tidak akan ada pihak independen yang melakukan pengawasan dan kritik ketika muncul persoalan.
“Kalau semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan ketika ada masalah? Karena itu, kami harus pastikan transparansi pengelolaan MBG, mulai dari menu, kualitas, hingga nilai gizinya sesuai ketentuan,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Hesti Mulyati, memastikan telah mengikuti instruksi DPP untuk tidak terlibat dalam pengelolaan MBG. Ia menegaskan seluruh kader partai di Pangandaran tidak mengambil keuntungan dari program tersebut.
“Kita dan kader lainnya harus siap tidak ikut-ikutan bermain di MBG karena ini perintah partai,” ujarnya.
DPC PDI Perjuangan Pangandaran juga menyoroti pengelolaan MBG di setiap dapur atau SPPG, menyusul adanya keluhan masyarakat penerima manfaat. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah warga mengeluhkan menu yang diterima, di antaranya makanan dalam kondisi basi serta porsi dan kualitas yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang ditetapkan.
Jeje menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap temuan dan aduan masyarakat melalui kader partai yang berada di jajaran eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Ia menegaskan, meski tidak terlibat sebagai pengelola, partainya akan terus mengawal transparansi pelaksanaan MBG agar sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi harga, kualitas menu, maupun kandungan gizi.
“Menu MBG tidak boleh dalam kondisi basi namun tetap disajikan kepada penerima manfaat. Selain itu, harus sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan,” katanya.
Jeje juga mengingatkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan program apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, program MBG rawan ketidaksesuaian baik dari sisi kualitas gizi, menu makanan, maupun harga jika tidak dikontrol dengan baik.
Seluruh temuan dan aduan masyarakat, lanjut dia, akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku oleh Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
