Pemerintahan daerah sudah secara rutin guna berjalanya roda pemerintahan membahas dan menganggarkan segala kebutuhan baik itu untuk pembangunan serta hal-hal lainya di berbagai sektor dan yang akan di laksanakan oleh kedinasan terkait, dan semuanya tertuang dalam pembahasan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau sering di kenal dengan musrenbang.

Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi kaum muslim di seluruh jagad raya, banyak keramaian dan kemeriahan dalam perayaanya, diawali dengan ibadah puasa sebulan penuh dan diakhiri dengan silaturahmi berkumpul dengan keluarga dan orang tersayang. Tak terkecuali di Pangandaran, Idul Fitri akan selalu ramai dengan keluarga yang pulang ke kampung halama, serta banyak wisatawan yang sengaja mengunjungi Pangandaran ketika libur Hari Raya tiba.

Mengemban tugas sebagai pejabat bupati sementara sebelum Pangandaran memiliki bupati tetap dengan tugas pokok guna mengawal berjalanya pemilihan bupati pada bulan Desember mendatang, bulan Ramadhan di manfaatkan oleh Pejabat pemerintah daerah dan bupati Pjs Bpk. Daud Achmad untuk melakukan solialisasi.

Pangandaran sebagai Kabupaten yang baru terbentuk setelah sekian lama menginduk kepada Kabupaten Ciamis tentunya memerlukan kebijakan-kebijakan dan penerapan aturan-aturan guna terselenggaranya pemerintahan yang baik dan tertib, salah satunya adalah peraturan-peraturan daerah yang akan dijadikan acuan dan rujukan ketika terjadi ketidak beresan dalam penyelenggaran sebuah tatanan negara khususnya di tingkat kabupaten, kebijakan yang lebih membumi dan sesuai dengan kultur masyarakat di suatu daerah mutlak di perlukan.

Rabu (25/02) telah di adakan rapat koordinasi sinegritas pembangunanbidang pemerintahan antara Kabupaten/Kota daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rapat koordinasi tersebut membahas beberapa issu permasalahan khususnya yang terjadi di daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rapat koordinasi di laksanakan di Aula gedung Tourism Information Center (TIC) Kabupaten Pangandaran, dengan di hadiri oleh Bupati Pangandaran, serta sebagai fasilitator dari Kepala BKPP Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dan di hadirkan Narasumber dari daerah Cilacap, Ciamis, dan Banjar. Dibahas mengenai masalah dan solusi serta kerjasama yang dapat di lakukan menyangkut berbagai issue yang berkembang seperti penanganan pemerintah daerah di wilayah perbatasan seperti, pemantauan batas wilayah, penanganan gepeng, pengemis, dan tuna wisama, penyakit masyarakat, serta di bahas juga mengenai issue ISIS, dan kerjasama di bidang promosi, pengamanan dan monitoring, sampai wacana operasi bersama antar daerah perbat

Sejenak bermimpi, semoga menjadi sebuah kenyataan semoga Pangandaran kelak dipimpin oleh pasangan yang solid tetapi berasal dari dua generasi dan dua karakter yang bukan saling bertentangan tetapi saling melengkapi.

Polres merupakan suatu kebutuhan di mana sebuah kabupaten terbentuk, terutamanya akan peran polres itu sendiri guna melayani kepentingan warga akan pengayoman keamanan , terutamanya dengan peran keterlibatan polres itu sendiri dengan masyarakat dan berbagai penanganan kasus-kasus yang terjadi di suatu daerah, sampai ke dalam segi pelayanan dan kepengurusan kendaraan bermotor seperti SIM, STNK, ijin keramaian, permohonan SKCK dan permohonan SKBN.

Saya sengaja menyimpan tulisan ini di Artikel dan bukan sebuah pemberitaan, saya sendiri senang sekali dengan kabar bahwa Pangandaran sudah lahir menjadi sebuah kabupaten baru di Jawa Barat. Saya sedikit penasaran tahapannya apa saja sih?

Kang Otong mampir di rumah Kabayan. Sodara jauh Kabayan itu selama ini tinggal di Ciamis jadi petani kelapa dan pengrajin minyak kelapa berikut produk turunannya; galendo yang harganya lebih menguntungkan ketimbang minyak atau bahkan buah kelapanya sendiri