Parigi, myPangandaranNews - Kenyamanan dan keselamatan wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata khususnya di Pangandaran memang tengah menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Bupati menyoroti beberapa lakatirta atau kecelakaan air di beberapa objek wisata sehingga mutlak diperlukan standar oprasional prosedur demi keselamatan dan kenyamanan para wisatawan.
Meski telah di lindungi oleh asuransi beberapa destinasi wisata baru belum bekerjasama dengan pihak asuransi. Pada pertemuan kemarin (11/04) di Aula Setda Parigi yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah yang membahas mengenai standar oprasional prosedur dengan dipimpin oleh Asisten Daerah 2, dengan menghadirkan Dinas terkait, staff ahli, kepala bagian, kepala bidang, serta stakeholder pariwisata yang lainya mengerucut kepada destinasi-destinasi wajib melengkapi standar oprasional prosedur (SOP) dan segera di serahkan ke Dinas Pariwisata yang nantinya akan di tuangkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran.
Didalam draft Peraturan Bupati Pangandaran tentang pedoman tata kelola kawasan pariwisata di Kabupaten Pangandaran tertera mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, standar pengelolaan usaha pariwisata yang mencakup jenis-jenis usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, usaha daya tarik wisata, serta ditegaskan pula mengenai standar usaha pariwisata bahari, wisata sungai dan wisata body rafting yang mencakup standar sarana dan prasarana, standar sumber daya manusia pemandu wisata, standar oprasional prosedur keselamatan wisatawan, dan standar penanganan keselamatan wisatawan hingga membahas standar kompetensi kerja bidang pariwisata, yang kesemuanya itu di kritisi oleh stakeholder pariwisata terutama KOMPEPAR dan HPI, serta PPWP, karena didalamnya terlalu sempit dan cakupanya kurang luas.
Pemerintah daerah menampung seluruh masukan dari para stakeholder pariwisata, mengingat stakeholder pariwisat sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan wisatwan yang mengetahui persis keadaan di lapangan, dan menegaskan kepada dinas pariwisata sebagai Dinas yang harusnya menginisiasi hal tersebut untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder pariwisata guna merumuskan dan membahas lebih lanjut mengenai pedoman tata kelola kawasan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
