Pangandaran,myPangandaran.com-Kemenbudpar alokasikan Rp 25 miliar untuk pengelolaan wisata dengan model Destination Management Organization (DMO). Sedikitnya 15 DMO dikembangkan hingga 2014 untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata Indonesia.
Firmansyah Rahim , Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan untuk satu DMO yang dikembangkan tahun ini alokasi dananya Rp2 miliar-Rp3 miliar dan tahun ini sedikitnya ada enam DMO baru yang akan dikembangkan.
Program DMO yang dilaksanakan di 15 destinasi itu adalah Pangandaran, Danau Toba, Komodo-Kelimuty, Java promo-Borobudur, Bunaken, Bali-Danau Batur, Rinjani, Kota Tua Jakarta, Toraja, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Wakatobi, Tanjung Puting, Derawan dan Sabang.
“Tahun lalu sudah dikembangkan dua DMO yaitu Pangandaran dan Danau Toba dan tahun ini ditambah enam DMO lagi dan akan tuntas pada 2014. Tiap DMO yang telah menerima dana awal outputnya adalah perencanaan pengembangan destinasi,” ujarnya usai Rapat Kerja Tekhnis pengembangan Destinasi Pariwisata yang dihadiri wakil dari 33 provinsi di Tanah Air.
Menurut Firmansyah, setelah menghasilkan output tentang perencanaan (blueprint) destinasi itu maka pemerintah pusat dan daerah akan dukung pembangunan fisik infrastrukstur dan fasilitas bersama kalangan pihak BUMN maupun swasta.
“Untuk tahun ini Danau Toba mendapat dana Tugas Perbantuan dari Ditjen Destinasi sebesar Rp 15 miliar. Jadi setelah mendapatkan dana dekonstrasi untuk non fisik dan perencanaan, pengelola DOM Danau Toba tahun ini akan mendapatkan dana tugas perbantuan itu untuk pembangunan fisik,” jelas Firmansyah didampingi Pardamean Ronitua Harahap, staf khusu Menbudpar.
Menurut Firman, hal terpenting dalam jangka pendek melalui penerapan DMO adalah menata dan mengelola destinasi sehingga terjadinya tata kelola yang baik dan menguntungkan semua pemangku kepentingan termasuk keberlanjutan alam.
"Jika semua telah berjalan baik, pelayanan meningkat, otomatis wisatawan ingin datang lagi ke destinasi begitu juga dengan investor," ujarnya.
Bagi masyarakat pola pengelolaan DMO diharapkan akan memberikan kesejahteraan, bagi pengusaha akan memberikan keuntungan yang wajar, dan bagi pemerintah akan memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, melalui pola DMO juga diharapkan lingkungan terpelihara serta kearifan lokal di sekitar kawasan wisata semakin terjaga.
Firmansyah mengatakan pada Rakernis kali ini yang berlangsung dari 21-23 Febuari 2011 diikuti sedikitnya 150 peserta dari jajaran pejabat Kemenbudpar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat provinsi, Kabupaten termasuk Bappeda dan stakeholder lainnya. Inti dari Rakernis ini adalah meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi dari perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata untuk menciptakan kesamaan visi dan misi serta komitmen bersama termasuk nantinya dengan para wakil rakyat.
Keikutsertaan kementrian terkait keperti Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Kehutanan, Perhubungan, Kesra dan Kementrian ESDM dapat mempercepat keterpaduan program apalagi tahun ini target kunjungan wisman naik dari 7 juta menjadi 7,7 juta wisman (Bisnis Indonesia)
