Cigugur, myPangandaran.com - Daya dukung fungsi hutan lindung wilayah kawasan hutan di Kecamatan Cigugur daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Pangandaran semakin berkurang. Kondisi tersebut mengakibatkan puluhan sumber air yang berada di kaki hutan menjadi kering.
Ancaman bahaya yang lebih besar adalah semakin berkurangnya pasokan air tanah untuk wilayah Kecamatan Pangandaran, Cijulang,Sidamulih, Langkaplancar dan sekitarnya. Rusaknya hutan yang diikuti dengan semakin berkurangnya debit air, mengakibatkan mengakibatkan sekitar 30 persen dari 874 hektar areal persawahan di kaki hutan Cigugur sudah beralih fungsi menjadi perkebunan.
Apabila fungsi hutan tidak dikembalikan sebagai kondisi puluhan tahun yang lalu, maka kelestarian serta keseimbangan alam di wilayah tersebut menjadi terganggu.
"Kami ingin mengembalikan suasana seperti dulu, sudah saatnya Cigugur memiliki hutan lindung. Sekarang suhu terasa lebih panas, bahkan sejumlah satwa juga mulai menghilang, seperti berbagai burung lokal sudah semakin ulit ditemukan. Saat ini praktis semua kawasan hutan merupakan hutan produksi, sehingga kelestarian lingkungan hutan bakal semakin hancur," ungkap salah seorang tokoh masyarakat Cigugur Yusep Rahmanudin, Selasa (16/4).
Diampingi tokoh masyarakat H. Daman, ia mengaku prihatin dengan kondisi hutan di Cigugur. Padahal hutan di wilayah tersebut tidak hanya untuk kepentingan masyarakat setempat, akan tetapi juga menjadi daerah penyangga kebutuhan air untuk Kecamatan Pangandaran, Cijulang, Parigi dan sekitarnya. Apabila kawasan hutannya hancur, maka ancaman kekeringan menjadi semakin parah.
"Atas nama kepentingan ekonomi kawasan hutan menjadi hutan produksi. Masih beruntung ketika sudah menjadi hutan produksi, tanaman kayu hutan masih tetap dipertahankan. Sekarang pohon hutan yang umurnya ratusan tahun sudah nyaris punah," tuturnya.
Beberapa tanaman kayu asli hutan Cigugur yang kondisinya sudah semakin langka, seperti kayu lame, kiara, karaminan, picung, aren bahkan caringin sudah sulit ditemukan. Tanaman hutan tersebut sudah digantikan dengan pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti albasia, jati dan mahoni.
"Mestinya tanaman atau pohon hutan tersbeut jangan ikut ditebang. Selama ini yang muncul adalah bagaimana terus mengupayakan agar kawasan tersebut menjadi hutan produksi, kami kira hal itu kurang bijaksana, harus diimbangi dengan hutan lindung," tambah Yusep.
Rusaknya hutan, ia menambahkan mulai berdampak pada meningkatnya suhu lokal di wilayah Cigugur. Ketika hutan Cigugur masih lestari, sebelum terjadi penebangan liar maupun terbukanya hutan produksi, warga lebih sering merasakan udara sejuk. Sebaliknya saat ini, warga mengaku lebih merasakan gerah atau panas.
"Beberapa tahun lalu sejuk dan malam hawa terasa sejuk. Jangan disamakan dengan kondisi saat ini, ketika hutan rusak, dampaknya suhu juga naik. Kami lebih sering merasakan gerah atau panas," ujarnya.
Senada dengan Yusep juga dikemukakan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di Cigugur H. Daman, yang mengatakan sudah waktunya wilayah Cigugur memiliki hutan lindung.
Akibat eksploitasi hutan menjadi hutan produksi, berdampak pada semakin banyaknya sumber mata air di sekitar hutan yang kering akibat tidak ada lagi resapan air yang maksimal.
Sejumlah mata air yang saat ini kondisinya sudah mengering tersebar di hampir semua desa, di antaranya di wilayah Cikuranje, Cukang Taneuh, Pagerbumi, dan Ciasem.
Ia membandingkan sebelum hutan dikelola seperti sekarang ini, saat musim kemarau selama sembilan bulan, mata air masih mengucur deras, sedangkan saat ini ketika kemarau baru dua bulan mata air sudah kering.
Keberadaan sumber air tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan untuk kepentingan rumah tangga masih bisa dicukupi dari sumur.
’Sebagian besar mata air itu untuk kepentingan pengairan, sepertti sawah. Sedangkan rumah tangga masih punya sumur, meski kedalamannya minimal 12 meter," tuturnya.
Daman yang juga aktivis lingkungan juga mengungkapkan akibat terbatasnya pasokan air mengakibatkan banyak areal persawahan di kaki hutan yang berubah fngsi menjadi hutan produksi, dengan jenis tanaman yang tidak banyak menyerap atau menahan air. Lahan persawahan subur, diganti dengan tanaman albasia.
Di wilayah Cigugur masih terdapat beberapa titik hutan lindung yang apabila tidak ditangani serius bakal semakin hancur. Misalnya di Desa Pagerbumi, Campaka, Harumandala, Cigugur, sedangkan dua desa lainnya yakni Cimindi dan Bunisari tidak ada hutan.
"Akibat sumber air semakin berkurang paling tidak sudah 30 persen yang alih fungsi menjadi hutan produksi. Saya kira pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi menyangkut keberadaan hutan lindung di Cigugur. Selain itu juga larangan menebang kayu hutan yang semakin langka. Dalam pengajian , saya sering menyisipkan ungkapan untuk mewariskan mata air, jangan air mata kepada anak cucu," katanya.
Sementara itu Sekretaris Kecamatan Cigugur Tedi Garnida mengatakan pada prinsipnya sama dengan keinginan warga untuk tetap melestarikan hutan di wilayah tersebut.
Kawasan hutan Cigugur menjadi penyangga suplai air untuk seluruh wilayah yang lokasinya secara geografis lebih rendah dibandingkan daerah tersebut, seperti Pangandaran, Cijulang, Sidamulih dan sekitarnya.
"Saya kira sudah mendesak dilakukannya program rehabilitasi fungsi hutan. Tanpa upaya mengembalikan fungsi hutan, ancaman kerusakan lingkungan bakal semakin parah, kelestarian lingkungan terganggu. Pada giliran, seluruh warga bakal merasakan akibatnya," tuturnya. PikiranRakyat
