DPRD Pangandaran Dukung Penuntasan Kasus Tiket Palsu
Oleh Amin Pnd | Selasa, 09 September 2025 09:00 WIB | 36 Views
PANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dugaan kasus tiket palsu objek wisata Pangandaran. Rapat tersebut melibatkan Komisi I dan II DPRD, Inspektorat, serta Satuan Tugas Saber Pungli.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan pentingnya penanganan cepat dan tuntas atas kasus yang mencoreng sektor pariwisata daerah. “Pada prinsipnya, kami dari DPRD meminta kepada SKPD terkait agar segera menyelesaikan persoalan tiket wisata palsu,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Asep juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polres Pangandaran, untuk mempercepat proses hukum. “Kami mohon agar dituntaskan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Asep menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan retribusi wisata. Ia meminta pendapatan dari sektor pariwisata dipublikasikan secara terbuka. “Apakah melalui media sosial, media massa, atau videotron, kami harap bisa dibuka setiap hari, sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa pendapatan pariwisata secara jelas,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan langkah strategis untuk mencegah kebocoran pendapatan. “Inspektorat juga harus meningkatkan pembinaan terhadap seluruh SKPD,” ujarnya. Asep menambahkan, pembinaan mental pegawai menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa. “Inspektorat bisa bekerja sama dengan ulama, psikiater, dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.
Kasatreskrim Polres Pangandaran, AKP Idas Wardias, menyebutkan penyelidikan kasus ini masih berjalan. “Masih berjalan, masih penelaahan,” katanya. Idas menegaskan pihaknya berhati-hati dalam menangani kasus tersebut. “Perlu kehati-hatian, apakah ada tindak pidana korupsinya, makanya kita lakukan penelaahan,” tuturnya.
Kasus tiket palsu ini memicu perhatian publik dan menjadi sorotan karena menyangkut kredibilitas pengelolaan destinasi wisata utama Jawa Barat. Transparansi dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga reputasi pariwisata Pangandaran.
