Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengungkapkan bahwa maraknya perburuan baby lobster (benih bening lobster/BBL) di perairan Pangandaran diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu rangkaian acara hajat laut yang menarik perhatian adalah lomba melukis dan mengarang cerita. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan total hadiah mencapai Rp122 juta, Senin 15 Juni 2026.

Polres Pangandaran menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional dengan mengikuti Lomba Ketahanan Pangan yang digelar Polda Jawa Barat dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Selasa (9/6/2026).

Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pangandaran dihentikan sementara mulai Kamis, 4 Juni 2026. Penghentian sementara tersebut tertuang dalam Laporan Khusus Penghentian Operasional Sementara Nomor: 039/SPPG-Babakan 4/VI/2026 yang ditandatangani Kepala SPPG Pangandaran Babakan 4, Mursalin, S.H., bersama perwakilan Yayasan Bina Sosial Sukatani, Afnani Aquino, Kamis (4/6/2026).

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memengaruhi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran. Seluruh layanan pemenuhan gizi yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap berjalan normal dan terus melayani masyarakat.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran kembali bersiap menggelar tradisi tahunan Hajat Laut 2026 yang akan dipusatkan di kawasan Pantai Timur Pangandaran pada Selasa, 16 Juni 2026. Perhelatan budaya masyarakat pesisir ini tidak hanya menjadi ajang pesta rakyat, tetapi juga momentum memperkuat nilai budaya dan spiritual masyarakat nelayan.

Menjelang datangnya Idul Adha 1447 H, deretan kambing dan domba mulai terlihat di kawasan Jalan Baru Pasar Pangandaran. Suara embe-embe bersahutan seperti memanggil setiap pengendara yang lewat.

Balawista Jawa Barat dorong seluruh pelaku usaha wisata air di destinasi wisata Kabupaten Pangandaran memenuhi standar kompetensi sesuai regulasi terbaru.

Proyek relokasi pedagang di kawasan bibir Pantai Pangandaran kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pembangunan yang menelan anggaran sekitar Rp 50 miliar itu kini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian besar kios yang dibangun justru terbengkalai.

Upaya memperkuat standar keselamatan di destinasi wisata air terus dilakukan di Pangandaran. Sebanyak 50 petugas Balawisata mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi guna meningkatkan profesionalitas dalam menjaga keselamatan wisata tirta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Balawisata Nasional, Kementerian Pariwisata RI, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata.