Pengelolaan Pariwisata Butuh Ketegasan


Pengelolaan Pariwisata Butuh Ketegasan

Pangandaran,myPangandaran.com-Konsep pengelolaan sektor pariwisata Pangandaran harus disertai pelaksanaan yang terarah dan penuh kesungguhan dari semua pihak terkait sesuai dengan kesepakatan bersama.Bagaimanapun hebatnya sebuah konsep, tanpa implementasi yang diikuti ketegasan penegakan aturan, mustahil tujuan pengembangan pariwisata bisa tercapai.

Demikian benang merah dari workshop bertajuk Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pangandaran di Balai Pertemuan Hotel Sandaan kemarin. Workshop yang difasilitasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tersebut membahas konsep perencanaan pengelolaan pariwisata Pangandaran ke depan. Sedikitnya 53 perwakilan dari berbagai kelompok pelaku wisata termasuk tokoh masyarakat di wilayah Pangandaran hadir dalam kegiatan tersebut.

“Kita berharap dari pertemuan-pertemuan seperti saat ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam upaya pengembangan dan pengelolaan pariwisata Pangandaran,” tutur Safrudin, ketua Local Working Group (LWG). LWG merupakan salah satu kelompok kerja pariwisata di Pangandaran.

Pada dasarnya, sambung salah seorang pembicara workshop ini, semua stakeholder di Pangandaran memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengembangkan kepariwisataan. Hanya saja dibutuhkan kebersamaan yang lebih konsisten untuk mencapai tujuan bersama itu. “Bagaimana mengelola Pangandaran merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu dengan kebersamaan semua pihak, diharapkan pengelolaan pariwisata ke depan bisa lebih baik,” tandasnya.

Berbagai argumentasi, muncul saat dialog berlangsung. H Rusim, salah seoerang tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan Pasar Ikan, misalnya. Dia mengatakan pentingnya penegakan peraturan daerah dalam pengelolaan pariwisata. Tanpa pelaksanaan aturan yang tegas, kata dia, konsep pengelolaan Pangandaran tidak akan terwujud. “Saya kira kuncinya adalah ketegasan, bagaimana perda yang dibuat pemerintah benar-benar ditegakan berikut dengan sanksinya,” ungkap mantan ketua Rukun Nelayan Pangandaran itu.

Saat ini, kata dia, perda terkait kepariwisataan dan penataan kawasan pantai masih abu-abu karena penindakan terhadap pelanggaran perda tidak dijalankan. “Kalau memang perda tidak mampu dijalankan, aturan adat harus dilaksanakan seperti di Bali,” tandas dia.

Terpelas dari berbagai konsep pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang dimiliki para stakeholder, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Ciamis M Yusuf berharap ada kesungguhan dan upaya untuk melaksanakan konsep tersebut dengan pelaksanaan nyata. “Saya percaya semua kelompok punya konsep hebat. Saat ini yang diperlukan itikad baik, bagaimana melaksanakan konsep tersebut bisa berbuah manis,” kata dia (RadarTasikmalaya)



#




Anda mempunyai konten untuk ditayangkan di myPangandaran.com dan jaringannya seperti berita, opini, kolom, artikel, berita foto, video, release Perusahaan atau informasi tempat bisnis di Pangandaran. Kirimkan tulisan anda melalui Kontribusi dari Anda
Banner Header

Berikan Komentar Via Facebook

Wisata Lainnya
Mau booking hotel, penginapan, travel dan tour? call 0265-639380 atau klik disini