Sejumlah warga dan pelaku usaha lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pananjung Dua, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, mengeluhkan minimnya keterlibatan pemasok lokal dalam pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kebutuhan dapur justru lebih banyak dipasok dari luar daerah meski tersedia alternatif dengan harga lebih murah dari warga setempat.

Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pangandaran dihentikan sementara mulai Kamis, 4 Juni 2026. Penghentian sementara tersebut tertuang dalam Laporan Khusus Penghentian Operasional Sementara Nomor: 039/SPPG-Babakan 4/VI/2026 yang ditandatangani Kepala SPPG Pangandaran Babakan 4, Mursalin, S.H., bersama perwakilan Yayasan Bina Sosial Sukatani, Afnani Aquino, Kamis (4/6/2026).

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memengaruhi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran. Seluruh layanan pemenuhan gizi yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap berjalan normal dan terus melayani masyarakat.

Disdikpora Pangandaran minta sekolah tegas awasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah diminta menolak makanan basi demi keselamatan siswa.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan seluruh kader partainya di daerah itu tidak terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sikap tersebut ditegaskan menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas menu MBG.