Pangandaran,myPangandaran.com-Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergeming dengan keputusannya soal moratorium pemekaran, elit politik dari Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, tetap bertekad untuk terus memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pangandaran. Mereka merasa keputusan presiden soal moratorium itu lemah sehingga daerah otonomi baru Pangandaran tetap punya peluang besar untuk terbentuk.
“Moratorium pemekaran yang dikeluarkan presiden itu lemah sekali. Hal itu juga merupakan bentuk keraguan pemerintah dalam melaksanakan PP 78 tahun 2006 tentang pemekaran. Karena itu, kami merasa tetap punya peluang untuk menggolkan Kabupaten Pangandarann,” kata mantan anggota DPRD Ciamis H. Abdul Gofar yang kini tinggal di Cijulang, selatan Ciamis, Ciamis, Minggu (18/7).
Menurut presiden, sebagian besar daerah pemekaran gagal. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sejumlah daerah baru hasil pemekaran, kenyataannya diketahui banyak yang berhasil seperti Kota Banjar dan Cimahi di Jawa Barat sehingga banyak daerah baru yang iri terhadap Banjar dan Cimahi. Dengan demikian, alasan presiden dengan keputusannya soal moratorium itu lemah dan kurang berdasar.
“Bila melihat PP tadi, pemerintah justru seharusnya menata kembali daerah yang ada, termasuk mencermati berapa jumlah kabupaten atau kota yang pantas ada di Jawa Barat, misalnya. Pemerintah jangan tiba-tiba membunuh harapan warga yang ingin ada pencerahan dalam kehidupannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Jeje Wiradinata mengatakan, bahwa sejauh yang ia ketahui, walaupun presiden “keukeuh” dengan keputusannya, anggota komisi 2 di DPRRI tetap melakukan pembahasan di parlemen. “Sejauh yang saya ketahui, teman-teman di Komisi 2 tetap melakukan pembahasan terutama bagi daerah yang sudah dianggap memenuhi syarat,” kata dia.
Menurut Jeje, selain mengandalkan anggota Komisi 2 di DPRRI, elit politik di selatan Ciamis akan diupayakan untuk berkumpul guna menyamakan pemahaman dan langkah selanjutnya setelah presiden tetap menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Elit politik termasuk juga presidium pun akan terus membuka akses ke pusat, terutama kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan pemekaran dan tokoh-tokoh Jawa Barat yang punya pengaruh di pusat.
“Hal lain yang akan kami lakukan adalah meminta pendapat ahli hukum tata negara bahwa sikap presiden mengenai moratorium pemekaran kurang atau tidak konstitusional, karena tidak ada landasan hukumnya,” ujarnya.
Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Andis Sose yang mengaku baru pulang dari Jakarta ketika dihubungi mengaku tetap optimistis Kabupaten Pangandaran akan terbentuk. Akan tetapi ia tidak menjelaskan dasar optimismenya. “Pokoknya kami tetap optimistis,” kata Andis.
