Pusat Belanja yang Kehilangan Denyut, Kumuh dan Bau di Balik Ramainya Pariwisata Pangandaran

 

Di salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Barat itu, deretan ruko yang dahulu diresmikan dengan seremoni kini berdiri dalam kondisi rusak, kotor, bau, dan kumuh sepi, seperti panggung megah tanpa penonton.

 

Nanjung Sari bukan satu-satunya. Ada empat sentral belanja wisata yang dibangun di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat Pangandaran: Nanjung Sari, Nanjung Endah, Nanjung Elok, dan Nanjung Asri. Bangunan berkonsep ruko permanen berukuran sekitar 3x2 meter ini awalnya diproyeksikan sebagai solusi besar: merelokasi ribuan pedagang kaki lima yang sejak 1986 berjualan di bibir pantai dengan tenda biru yang dianggap merusak estetika wisata.

 

Relokasi itu resmi dilakukan pada 2017, di era Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Saat itu, harapannya sederhana tapi ambisius: pantai lebih tertata, pedagang lebih sejahtera, wisatawan lebih nyaman. Namun realitas berkata lain. Beberapa tahun berselang, pusat belanja ini justru kehilangan denyut ekonominya.

 

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 1.364 pedagang direlokasi ke empat sentral belanja tersebut. Kini, sebagian besar ruko kosong. Yang tersisa hanyalah beberapa pedagang yang bertahan di bagian depan bangunan—itulah titik terakhir yang masih “terlihat” wisatawan. Selebihnya, lorong-lorong di dalam bangunan sunyi, gelap, dan nyaris tak terjamah.

 

Pantauan di lokasi menyuguhkan pemandangan yang sulit disangkal. Struktur bangunan mulai lapuk dan berkarat. Atap di sejumlah titik jebol, memperlihatkan rangka baja ringan yang telanjang. Di lantai dua, bau pesing menusuk hidung. Sampah berserakan, termasuk botol minuman keras yang tergeletak begitu saja, seolah tempat ini pernah hidup di malam hari, lalu ditinggalkan tanpa pamit.

 

Di sudut tembok, tulisan “Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Disparbud” nyaris tertutup rumput liar dan ilalang yang tumbuh bebas. Ironis, aset daerah yang seharusnya menjadi etalase pariwisata justru tampil seperti bangunan terlupa.

 

Nanjung Sari sendiri menyimpan ironi sejarah. Di lokasi inilah hotel pertama di Pangandaran pernah berdiri. Dulu menjadi penanda awal geliat wisata, kini berganti bangunan baru yang kehilangan fungsi dan identitas. Ikon sejarah itu menghilang, digantikan kesan kumuh yang sulit disangkal.

 

“Gelap dan sempit.” Dua kata itu berulang kali terdengar dari para pedagang. Pepen, Ketua Kelompok Pedagang Nanjung Asri, menyebut lorong ruko hanya selebar satu meter. “Gimana mau ada pembeli, suasananya gelap. Orang malas masuk,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

 

Menurut Pepen, bangunan yang bagus secara fisik tidak otomatis menjamin roda ekonomi berputar. Wisatawan cenderung memilih ruko yang menghadap langsung ke jalan atau pantai. Lorong-lorong sempit di bagian dalam membuat pengunjung enggan melangkah lebih jauh. Tak heran, sejumlah pedagang kembali memasang tenda biru di depan ruko simbol “kemunduran” yang dulu justru ingin dihapus.

 

Kondisi serupa terlihat di kawasan Pantai Timur. Beberapa ruko kosong bahkan beralih fungsi menjadi gudang jaring nelayan atau tempat tinggal sementara. Fungsi ekonomi bergeser, menyesuaikan realitas yang tak ramah bagi perdagangan wisata.

 

Namun di tengah keterpurukan, keramahan pedagang tak sepenuhnya padam. “Acukna A, kolor pantainya A,” seru seorang pedagang, menawarkan dagangannya kepada siapa pun yang melintas. Seruan itu terdengar lebih sebagai usaha bertahan hidup ketimbang strategi dagang.

 

Towiyah (70), pedagang senior yang telah berjualan sejak era 1980-an, menyimpan ingatan panjang tentang Pangandaran. Ia ingat betul masa ketika berjualan di ruko kecil pinggir pantai berarti bertemu langsung dengan wisatawan. “Dulu ramai sekali. Walau sederhana, tapi hidup,” kenangnya.

 

Ia mengakui, tenda biru dulu memang membuat pantai tampak semrawut. Relokasi, baginya, bukan ide buruk. Namun eksekusinya tak pernah tuntas. “Sejak pindah ke sini, ekonomi susah. Bagian belakang gelap, susah laku,” ujarnya. Kini, satu pembeli saja sudah disyukuri. Padahal dulu, di hari sepi sekalipun, omzet bisa mencapai Rp500 ribu, dan saat ramai tembus Rp1 juta per hari.

 

Masalah ini sejatinya bukan tanpa peringatan. Pada 2018, Ali Hanif Darusman dari Universitas Pendidikan Indonesia meneliti keberadaan empat sentral belanja tersebut. Dalam jurnalnya, ia menyimpulkan bahwa minimnya dukungan promosi dari pemerintah daerah menjadi faktor utama sepinya pengunjung. Relokasi PKL dinilai tepat secara estetika, tetapi gagal secara keberlanjutan ekonomi.

 

Soal kewenangan, pemerintah daerah mengakui adanya pembagian peran. Kepala Disdagkop dan UKM Pangandaran, Tedi Garnida, menyebut bangunan tersebut adalah aset Pemda, meski berdiri di atas lahan milik PJKA atau PT KAI. Namun pengelolaan pasar berada di bawah Dinas Pariwisata.

 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Dadan Sugistha, membenarkan hal tersebut. Ia menyebut aset pusat belanja itu kini berada di bawah Disparbud dan akan dikaji ulang. “Harus ada pemanfaatan. Kita mulai dari pendataan pedagang yang tersisa dan kondisi bangunan kios,” ujarnya.

 

Pusat belanja Nanjung Sari dan saudara-saudaranya kini menunggu arah. Menunggu konsep, menunggu keputusan, menunggu keberanian untuk mengakui bahwa membangun fisik saja tak cukup. Di Pangandaran, bangunan sudah berdiri. Yang belum hadir sepenuhnya adalah kehidupan di dalamnya.