Permasalahan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi salah satu topik yang dibahas pada Rapat Koordinasi di Kabupaten Pangandaran. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), banyak hal yang perlu dibicarakan dan dikoordinasikan.
Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy menjelaskan, kondusivitas Kabupaten Pangandaran harus tetap dipertahankan dan diciptakan. Dengan koordinasi dan kerjasama segenap pihak, hal itu dapat terwujud.
"Sebagai DOB, kita harus berkoordinasi dan melakukan pembahasan apa yang sedang terjadi di sini dan melakukan koordinasi. Bahkan, kita pun harus memiliki langkah antisipasi," ucap Endjang seusai menggelar rapat koordinasi di Hotel Sandaan, Kecamatan Pangandaran, Kamis (16/5/13).
Pada rapat tersebut, turut hadir Kepala Kepolisian Resor Ciamis Ajun Komisaris Besar Witnu Urip Laksana, juga Komandan Komando Distrik Militer 0613 Letnan Kolonel Inf Wawan Erawan.
Pada rapat tersebut, Endjang dengan Witnu dan Wawan saling bertukar informasi dan masukan. Selain membahas upaya dan menjaga kondusivitas, salah satu hal yang harus diantisipasi adalah permasalahan imigran gelap juga perdagangan manusia (trafficking).
Seperti diketahui, wilayah perairan Pangandaran pernah menjadi jalur penyelundupan orang (people smuggling). Untuk perdagangan manusia, Polres Ciamis baru saja mengungkap kasus trafficking anak di bawah umur. Sebanyak tiga orang korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kawasan wisata Batu Hiu, Kecamatan Parigi.
"Untuk itu, ini harus menjadi hal yang dapat kita cegah. Sehingga ke depannya tidak akan terjadi lagi. Kemudian hal yang kita bahas pada rakor itu adalah permasalahan menjelang Pemilihan Bupati Ciamis," ucapnya.
Dikatakan Endjang, apakah nantinya warga Kabupaten Pangandaran ikut atau tidak pada Pilbup Ciamis, itu harus diantisipasi. Juga permasalahan lainnya seperti truk pengangkut pasir besi. Sumber PikiranRakyat
