Rencana Penambahan Keramba Apung di Pantai Timur Pangandaran Ditolak Nelayan dan Tokoh Masyarakat
Oleh Amin Pnd | Senin, 07 Juli 2025 03:51 WIB | 105 Views
Pangandaran, myPangandaran.com – Rencana penambahan keramba jaring apung milik PT Pasifik Bumi Samudera di perairan Pantai Timur Pangandaran menuai penolakan dari berbagai pihak. Penolakan datang dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, pelaku wisata water sport, hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.
Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata menyatakan keberatan atas rencana tersebut.
“Di situ itu alur perahu nelayan, tempat menangkap ikan. Kalau dipasang keramba tentu akan mengganggu aktivitas nelayan,” kata Jeje saat dihubungi Minggu (6/7/2025).
Jeje juga menilai lokasi yang ditentukan tidak layak karena dangkal, hanya sekitar 9 meter bahkan saat surut tinggal 6 meter. Padahal menurutnya, budidaya keramba seharusnya dilakukan pada kedalaman 24 hingga 30 meter.
“Itu daerah terumbu karang, masuk wilayah konservasi juga. Kalau ada penolakan nelayan, tentu itu menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Jeje yang juga pernah menjabat Bupati pertama Pangandaran dua periode itu mengaku tak pernah diundang sosialisasi oleh pihak perusahaan.
“Saya tahunya malah dari medsos. Pagi tadi saya juga ditelepon Bu Susi, pandangan beliau sama dengan saya,” tambah Jeje.
Penolakan keras juga disampaikan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus tokoh masyarakat Pangandaran. Susi menilai proyek keramba akan merusak keindahan dan ekosistem laut yang menjadi andalan wisata Pangandaran.
“Saya sangat tidak setuju dengan rencana itu,” ujar Susi melalui pesan WhatsApp, Senin (7/7/2025).
Susi menyinggung kunjungan Prabowo Subianto ketika masih menjabat Menteri Pertahanan ke Pangandaran yang saat itu justru menyoroti keberadaan bagan yang dinilai merusak laut. Ia menilai aneh jika sekarang justru muncul rencana penambahan keramba apung.
“Ini gila, luar biasa gila. Pangandaran itu utamanya pariwisata dan perikanan nelayan, bukan keramba investasi yang merusak pemandangan dan aktivitas nelayan,” tegasnya.
Diketahui, PT Pasifik Bumi Samudera sudah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Investasi/BKPM untuk pemanfaatan ruang laut di Pantai Timur Pangandaran. Proyek ini disebut sebagai tempat riset perikanan yang hasilnya untuk menopang pasokan ikan di kawasan wisata.
Namun begitu, protes terus berdatangan. Selain nelayan yang khawatir jalur melaut terganggu, pelaku wisata water sport juga cemas bisnis mereka terancam.
