Tindak Lanjut Aksi Nelayan, Bupati Pangandaran Keluarkan Surat Edaran Baru Soal BBL
Oleh Amin Pnd | Senin, 28 Juli 2025 09:21 WIB | 31 Views
Pangandaran – Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Forum Bening Benih Lobster (BBL) Pangandaran pada Kamis (24/7/2025) lalu. Ia memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadirannya saat aksi berlangsung dan menyesalkan terjadinya tindakan anarkis dalam demonstrasi tersebut.
Dalam keterangannya kepada media pada Senin (28/7/2025), Citra menjelaskan bahwa ketidakhadirannya bukan karena menghindari massa aksi, melainkan karena harus menghadiri agenda resmi yang telah terjadwal sebelumnya.
“Saya menerima surat pemberitahuan aksi itu malam Kamis. Biasanya pemberitahuan disampaikan tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya. Tapi suratnya baru masuk malam itu, sementara saya sudah punya agenda,” jelasnya.
Usai menyelesaikan seluruh kegiatannya pada Kamis malam, Citra mengaku langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan Forum BBL bersama Ketua HNSI Pangandaran dan Kapolres Pangandaran.
“Kita duduk bersama membahas persoalan yang diangkat. Saya terbuka untuk dialog,” ujarnya.
Terkait tuntutan Forum BBL soal legalitas penangkapan dan budidaya benih lobster, Citra menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau mencabut izin terkait aktivitas tersebut. Menurutnya, kebijakan mengenai lobster sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.
“Surat Edaran Bupati tentang BBL tahun 2021 otomatis tidak berlaku lagi setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan,” jelasnya.
Citra juga menyoroti pentingnya kajian mendalam mengenai penerapan SKAB (Surat Keterangan Asal Benih) dan mekanisme pengawasan kuota budidaya lobster agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Namun demikian, ia menyayangkan aksi anarkis yang terjadi saat unjuk rasa berlangsung. Beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk mobil pemadam kebakaran dan gerbang pendopo kabupaten.
“Mobil damkar dipukul, kaca pecah, gerbang pendopo dirusak. Itu sangat saya sayangkan karena itu aset negara, milik rakyat,” ungkapnya.
Meski begitu, Citra menegaskan dirinya tidak anti kritik. Ia membuka ruang komunikasi dan siap menerima masukan dari berbagai pihak.
“Kemarin kita duduk bersama juga santai dan terbuka, saya tidak alergi kritik,” pungkasnya.
