Pangandaran,myPangandaran.com-
Akibat belum cairnya anggaran, Panita Khusus (Pansus) DPRD Ciamis, yang mengkaji pembentukan Kab. Pangandaran sebagai daerah otonom baru, terpaksa meminjam dana untuk membiayai kegiatan peninjauan lapangan.
"Saat ini anggaran belum cair, jadi untuk sementara memakai dana sendiri dan pinjam. Untuk lima belas anggota pansus, kita butuh anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 8 juta. Meski dengan keterbatasan, kita tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat," ujar Wakil Ketua Pansus Pemekaran Ciamis Selatan, Jajang Ismail, Senin (2/2).
Menurut dia, pansus akan turun ke lapangan selama dua hari mulai Selasa (3/2) Rabu (4/2). Anggota pansus akan disebar ke sepuluh kecamatan yang bakal berpisah dengan Kabupaten Ciamis dan menjadi daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Pangandaran.
"Anggaran tersebut sudah termasuk biaya hotel, makan minum, perjalanan dinas, dan lainnya. Sekali lagi, kami tetap serius melaksanakan tugas yang dibebankan di pundak pansus ini," katanya.
Pansus akan melakukan investigasi berkenaan dengan hasil dengar pendapat yang sebelumnya telah digelar di gedung DPRD Ciamis. Salah satunya adalah melakukan peninjauan lapangan di Kecamatan Parigi yang direncanakan akan dijadikan sebagai ibu kota kabupaten.
"Selain ibu kota kecamatan, kita juga akan melihat kondisi Desa Cintaratu sebagai salah satu alternatif untuk pusat pemerintahan. Pansus akan melihat dari berbagai aspek, termasuk pengembangannya," kata Jajang.
Dia menjelaskan, apabila Kecamatan Parigi dipilih sebagai ibu kota, harus disiapkan anggaran khusus untuk pembebasan pelebaran jalan. Sebaliknya, jika Cintaratu yang dipilih, diperkirakan akan membutuhkan tanah negara hingga seluas 50 hektare. "Pokoknya, kita akan cari alternatif yang terbaik untuk mendukung kedudukan ibu kota," katanya.
Ditemui secara terpisah, salah seorang anggota Presidium Pemekaran Ciamis Andis Sose mengaku prihatin karena pansus belum juga turun ke lapangan dengan alasan tidak ada dana. "Mestinya anggaran jangan dijadikan alasan. Seingat saya, ketika memperjuangkan haknya, mereka berjuang, tetapi mengapa sekarang tidak ngotot. Seharusnya kengototan itu juga harus sama, apalagi ini menyangkut masa depan masyarakat," ujarnya.
