Cigugur, myPangandaran.com - Puluhan warga penggarap Blok Pasir Peuti Dusun Sempur Jajar Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur mendatangai kantor Kepala Desa Kertajaya, Kamis (2/5) siang.Mereka menuntut Kepala Desa Kertajaya Saefulloh tidak menakut-nakuti warga dan bertanggung jawab atas uang jutaan rupiah milik dua penggarap untuk membeli tanah sisa rincikan seluas satu hektar.
Namun mereka kecewa karena kepala Desa Kertajaya tak berada di tempat. Menurut informasi kades sedang rapat di kantor Kecamatan Cigugur.“Itu cuma alasan untuk menghindari warga. Kalau kepala desa nggak punya salah, nggak mungkin menghindar. Buktinya menghindar, kesannya kok malah kucing-kucingan,” kata salah seorang warga yang terlihat kesal.
Warga juga menilai Kades Kertajaya Saefulloh telah membuat surat pernyataan sepihak. Sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut warga dipaksa dan ditakut-takuti.“Kalau kami (penggarap, red) tidak mau tanda tangan, katanya kami nanti akan berhadapan dengan hukum dan bisa dipenjara,” ungkap Abdul Holik, salah satu penggarap.
Sebagai orang kampung, Abdul mengaku takut dibilang seperti itu. “Akhirnya sebagian penggarap terpaksa tanda tangan. Itu pun didatangi ke rumah-rumah warga,” tuturnya.Dalam surat pernyataan disebutkan bahwa penggarap harus mengakui tanah yang tak disebutkan dimana tempatnya, luasnya berapa. Tanah itu, milik Suryananta warga RT 16 RW 09 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara.
Kemudian penggarap wajib menyerahkan satu bagian hasilnya untuk pemilik tanah. Dan, lima bagian untuk penggarap. “Kuwu (kepala desa) selalu bilang tanah itu milik Suryananta, namun hingga saat ini kami tidak pernah melihat seperti apa sertifikat itu,” tutur dia.“Kalau memang ada tolong tunjukan kepada kami bukti kepemilikannya seperti apa. Kami heran seharusnya kepala desa itu membantu kami sebagai warganya, bukanya malah kami ditakut-takuti terus,” sambung dia.
Selain itu, sambung dia, saat dilakukan rincikan terhadap tanah di Blok Pasir Peuti, dari tanah yang dirincik 11 hektar ada kelebihan satu hektar. Kemudian tanah sisa tersebut harus dibayar oleh dua orang.“Kami disuruh beli tanah itu seharga lima belas juta (rupiah). Kalau tidak mau, katanya sudah ada orang lain yang mau, harganya lebih tinggi. Akhirnya, saya sama Kang Ajun mencicil. Saya 10 juta, Kang Ajun 5 juta,” beber dia.
“Saya sudah menyerahkan uang sampai saat ini Rp 8,95 juta. Kang Ajun (penggarap lainnya) Rp 2 juta kepada Pak Nardi utusan kepala desa. Saya dijanjikan kalau sudah dibayar lunas, saya akan mendapat akta jual beli tanah. Kalau memang saya bisa mendapat surat tanah resmi saya mau lunasi,” tegasnya.
Dia sudah menggarap tanah Blok Pasir Peuti puluhan tahun. “Sejak tahun 1969 tidak mengakui itu tanah milik kami karena setahu kami itu memang tanah negara. Kami sebagai warga hanya memohon untuk bisa menggarap,” tuturnya.
Permohonan itu disampaikan kepada Iing Sungkawa, dades Pager Bumi. Kemudian permohonan warga disetujui. Sejak saat itu warga menggarap tanah tersebut seluas 250 bata.Sejak tahun 1997, ada penawaran SPPT bagi tanah yang belum di SPPT. “Kami lakukan dan kami bayar sampai sekarang,” ungkap Ajun, salah seorang penggarap.
Namun, kata dia, tiba-tiba saja datang pihak luar yang mengaku memiliki tanah tersebut. Tanpa jelas menunjukan surat-surat resmi dan kepala desa justru tidak menyelesaikan masalah.Warga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secepatnya oleh pihak-pihak terkait mengingat para penggarap merasa dirugikan. “Kami warga kecil, pengorbanan kami mengolah lahan tersebut puluhan tahun tolong hargai,” ujarnya.
Ketua Rincikan yang juga Kaur Desa Kertajaya Eded mengatakan tanah di Blok Pasir Peuti merupakan tanah leter C, yaitu tanah negara yang sudah diredis. Menurut pengakuan Suryananta, ia memiliki tanah seluas 11 hektar.
Setelah dirincik ternyata ada kelebihan satu hektar. Karena desa membutuhkan uang --bulan Maret akan diadakan peresmian pasar dan kunjungan wakil bupati-- desa memutuskan menjual tanah kelebihan tersebut dan menawarkannya kepada penggarap.
Saat dihubungi melalui telepon, Kepala Desa Kertajaya Saefulloh tidak memberikan komentar apa pun. Malahan beberapa menit kemudian handpone miliknya tidak aktif. Hingga kemarin, Saefulloh belum bisa dikonfirmasi terkait kedatangan puluhan warga tersebut.
Informasi diperoleh, para penggarap berencana akan menemui kepala desa Senin (23/5). Saat ini para penggarap sedang melakukan persiapan. “Kami akan undang (kades) secara resmi, sekarang (kemarin), kami sedang membuat surat permohonan,” ungkap Ajun.
Sumber RadarTasikmalaya
