Limbah B3 Batubara Cemari Pangandaran, Ketua HNSI Jeje Wiradinata Kritik Keras Lambannya Respons Pemerintah
Oleh Amin Pnd | Senin, 22 Juni 2026 18:33 WIB | 15 Views
PANGANDARAN – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani dugaan pencemaran limbah batu bara yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di perairan Pangandaran.
Kekecewaan itu disampaikan Jeje saat rapat koordinasi penanggulangan dampak tumpahan batu bara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (22/6/2026). Di hadapan sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait, Jeje menilai penanganan pencemaran berjalan lambat meski telah berlangsung selama sepekan.
"Saya tujuh hari menunggu pemerintah daerah, tujuh hari menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Namun sampai sekarang belum terlihat penanganan yang benar-benar nyata di lapangan," ujar Jeje.
Menurutnya, pencemaran tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan ancaman serius bagi kehidupan nelayan dan keberlangsungan ekosistem laut. Ia menyebut material batu bara yang tumpah diduga mengandung unsur berbahaya seperti arsenik dan merkuri yang berpotensi mencemari wilayah tangkap nelayan.
Jeje juga mempertanyakan minimnya tindakan preventif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Hingga beberapa hari setelah pencemaran terdeteksi, ia mengaku tidak melihat adanya pengamanan area, patroli, maupun larangan bagi nelayan untuk beraktivitas di lokasi yang diduga tercemar.
"Saya tidak melihat ada penjagaan di lapangan, tidak ada imbauan kepada nelayan agar tidak menangkap ikan di wilayah tersebut. Padahal kalau tercemar merkuri, ikan yang ditangkap bisa sangat berbahaya bagi masyarakat yang mengonsumsinya," tegasnya.
Ia menilai ketiadaan pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan terdampak berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Logam berat seperti merkuri diketahui dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan masuk ke rantai makanan manusia.
Selain mengancam kesehatan, pencemaran tersebut juga dikhawatirkan merusak kawasan penting ekosistem laut Pangandaran. Wilayah yang terdampak disebut merupakan area konservasi dan nursery ground atau lokasi pemijahan berbagai jenis ikan.
Di sisi lain, dampak ekonomi juga mulai dirasakan nelayan. Berdasarkan data HNSI Pangandaran, dalam lima bulan terakhir aktivitas perikanan di kawasan Batu Karas mengalami kerugian lebih dari Rp2 miliar. Sementara di wilayah Bojong Salawe, kerugian ditaksir melampaui Rp1 miliar.
Nelayan tradisional yang beroperasi pada radius tangkap 2 hingga 3 mil dari pantai menjadi kelompok yang paling terdampak akibat menurunnya hasil tangkapan dan terganggunya aktivitas melaut.
Dalam rapat tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak Kesyahbandaran. Pertama, meminta pemerintah segera menutup sementara zona terdampak dari aktivitas penangkapan ikan hingga hasil uji laboratorium kualitas air dan rekomendasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup diterbitkan.
Kedua, memberikan kompensasi langsung kepada nelayan yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan wilayah tangkap.
Ketiga, meminta pelaksanaan program pemulihan lingkungan, termasuk rehabilitasi mangrove minimal seluas tiga hektare sebagai bentuk kompensasi ekologis atas kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi.
Selain itu, HNSI juga mendesak Kesyahbandaran untuk memperketat pengawasan terhadap kapal yang melintasi jalur pelayaran di wilayah Pangandaran. Pengawasan diminta tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan kondisi fisik kapal guna mencegah insiden serupa terulang.
"Kami ingin ada evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kapal. Jangan hanya dokumennya yang diperiksa, tetapi kondisi fisiknya juga harus dipastikan aman," kata Jeje.
Hingga kini, nelayan dan masyarakat pesisir masih menunggu hasil resmi uji laboratorium terkait kualitas air laut serta langkah konkret pemerintah dalam menangani dampak pencemaran yang dikhawatirkan mengancam lingkungan dan sumber penghidupan warga pesisir Pangandaran.
