Tongkang Bermuatan Batu Bara Kandas di Pangandaran, Tumpahan Ancam Ekosistem Laut
Oleh Amin Pnd | Kamis, 18 Juni 2026 15:14 WIB | 30 Views
PANGANDARAN - Sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara terpaksa dikandaskan di perairan Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, akibat mengalami sejumlah masalah teknis. Insiden tersebut memicu tumpahan batu bara yang mencemari perairan pesisir dan berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan setempat.
Dari pantauan di lapangan, air laut di sekitar lokasi terlihat menghitam akibat material batu bara yang tumpah. Hamparan batu bara juga tampak terbawa arus dan menyebar di sepanjang garis pantai. Selain itu, kawasan pesisir mengeluarkan bau menyengat yang disebut warga menyerupai aroma bahan bakar solar.
Dampak pencemaran tersebut mulai dirasakan nelayan tradisional, khususnya nelayan jaring abur di wilayah Cibenda, Kecamatan Parigi. Mereka mengaku tidak dapat menjalankan aktivitas melaut yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama.
Sucipto, seorang nelayan setempat mengatakan kondisi air laut yang berubah serta bau yang ditimbulkan diduga menyebabkan ikan menjauh dari kawasan perairan pantai.
"Biasanya setiap hari kami menjaring abur untuk mencari nafkah. Sekarang tidak bisa. Air berubah dan baunya juga menyengat. Ikan yang biasanya ada di pinggiran pantai sekarang kabur," ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, saat ini merupakan musim ikan GT berukuran besar. Namun sejak terjadi tumpahan batu bara, hasil tangkapan nelayan menurun drastis bahkan nyaris tidak ada.
"Sekarang ikan sama sekali tidak ada. Kami berharap proses evakuasi bisa dipercepat agar kondisi laut kembali normal," katanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menilai tumpahan batu bara berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah segera melakukan kajian dan penanganan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
"Kami melihat ada potensi gangguan terhadap ekosistem laut dari sisi dampak kimianya. Pemda harus melihat dan mengkaji dampak kejadian ini secara serius. Kami akan terus memantau perkembangannya," kata Jeje.
Ia menambahkan, HNSI akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penanganan persoalan tersebut, termasuk menginventarisasi dampak yang dirasakan nelayan.
Menurut Jeje, apabila aspirasi nelayan dan penanganan dampak lingkungan tidak mendapat respons yang memadai, HNSI tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum melalui gugatan kelompok atau class action.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jika dalam komunikasi ini tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka langkah class action akan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan," tegasnya.
HNSI juga mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan kawasan pesisir, terutama bagi nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut, harus menjadi perhatian utama dalam penanganan insiden tersebut.
