Ada satu hal yang hampir mustahil ditemukan di destinasi wisata lain di Indonesia: menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam hanya dalam satu kawasan yang berdekatan. Itulah Pangandaran, sebuah kabupaten yang bukan sekadar menjual pantai, tetapi menawarkan pengalaman wisata yang utuh. Mulai dari bentang alam, kuliner, budaya hajat laut, hingga cagar alamnya. Potensi ini bukan sekadar klaim, melainkan diakui oleh seluruh pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan daerah ini.

 

Namun di balik kekayaan alam yang melimpah itu, Pangandaran dianalogikan bagai orkestra yang memiliki semua instrumen lengkap, aka tetapi belum sepenuhnya memainkan nada yang sama. Potensi besar itu sesungguhnya sudah ada, yang masih dinantikan adalah keselarasan gerak antar seluruh pemangku kepentingan.
 

Isi dan Argumen Utama

 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap berbagai lapisan pemangku kepentingan sektor pariwisata Pangandaran menunjukkan sebuah pola yang konsisten; persoalan bukan pada ketiadaan program, melainkan pada ketiadaan sinergi yang sesungguhnya.

 

Pariwisata tidak bisa dilihat dari keindahan alamnya saja, tapi juga bagaimana proses penyelenggaraan didalamnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari perwakilan pemangku kepentingan Pangandaran bahwa kekuatan besar daerah ini bukan hanya terletak pada aset alamnya yang lengkap, tetapi juga didukung oleh landasan konstitusional yang kuat, yakni Perda No. 14 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang menunjukkan komitmen Kabupaten Pangandaran untuk pariwisata berkelanjutan. 

 

Bapak I (50 Tahun) mengakui bahwa program pemerintah seperti pemetaan zona wisata, shuttle parkir, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) secara konsep sudah tepat arah. Namun implementasinya? "Programnya ada, tapi dampaknya belum terasa maksimal." Kalimat ini bukan sekadar keluhan, ini adalah diagnosis dari seseorang yang bertahun-tahun bersentuhan langsung dengan dunia wisata Pangandaran.

 

Tak kalah berarti, kesaksian dari akar rumput yang telah lama menyaksikan perjalanan Pangandaran dari masa ke masa pun layak untuk didengar. Ibu E (66 tahun), salah satu warga lokal, mengungkapkan dengan sederhana namun penuh makna: "Terkadang informasi hanya sampai ke orang tertentu." Pernyataan singkat itu sesungguhnya menyimpan pesan yang jauh lebih dalam, bahwa yang menjadi persoalan bukan semata soal buruknya saluran komunikasi, melainkan tentang seberapa inklusif sistem yang ada. Ketika informasi hanya mengalir melalui jalur-jalur tertentu, keheningan masyarakat tidak selalu berarti kepuasan. Boleh jadi, diam itu adalah bentuk lain dari ketiadaan ruang untuk bersuara.

 

Pengalaman para pelaku usaha lokal pun memberikan gambaran yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Ibu D. (30 tahun), seorang pedagang yang telah lebih dari lima tahun menemani keseharian kawasan pantai, merasakan sendiri bagaimana kebijakan yang baik sekalipun bisa menimbulkan dampak yang tidak ringan jika prosesnya belum sepenuhnya melibatkan mereka yang terdampak. Persoalan pemindahan area parkir yang belum disertai solusi transportasi yang memadai adalah satu dari sekian cerita kecil yang dampaknya sangat konkret dan langsung memengaruhi keberlangsungan mata pencaharian mereka.

 

Pangandaran sejatinya tidak kekurangan potensi Yang kiranya perlu terus diperkuat adalah budaya komunikasi yang lebih dialogis. Di mana kebijakan tidak hanya disampaikan, tetapi juga dibicarakan bersama sejak awal. Sebab pada akhirnya, kebijakan yang paling baik adalah yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan nyata masyarakatnya.

 

Di sisi promosi, tanda-tanda positif mulai terlihat. TikTok dan Instagram telah membuktikan sebagai media promosi yang jauh lebih efektif. Konten dari masyarakat lokal, pelaku usaha, dan wisatawan tanpa dikomando sudah memasarkan Pangandaran ke penjuru nusantara bahkan mancanegara. Ini adalah modal sosial yang luar biasa. Sayangnya, potensi ini belum dioptimalkan secara terkoordinasi.

 

Solusi dan Ajakan

 

Pangandaran Melesat bukan sekadar slogan yang layak terpasang di gapura gerbang masuk. Ia adalah visi yang menuntut fondasi yang kuat, komunikasi terbuka, partisipasi merata, dan sinergi yang dibangun dari bawah, bukan hanya dari atas.

 

Merespons berbagai dinamika yang ada, terdapat empat langkah yang rasanya penting untuk dipertimbangkan bersama ke depannya. Pertama, menghadirkan forum musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara rutin, sehingga setiap kebijakan benar-benar lahir dari proses yang partisipatif. Kedua, memberi ruang yang lebih substantif bagi para duta wisata daerah untuk terlibat aktif dalam strategi promosi, tidak hanya hadir di momen seremonial, tetapi juga sebagai agen promosi. Ketiga, menata standar harga layanan wisata secara lebih konsisten, demi menjaga kepercayaan dan kenyamanan wisatawan sebagai tamu yang ingin kembali. Keempat, mendorong dan memfasilitasi proses sertifikasi bagi para pemandu wisata lokal untuk memperoleh lisensi resmi. Karena profesionalisme yang tersertifikasi bukan hanya meningkatkan kepercayaan wisatawan, tetapi juga bentuk penghargaan pada mereka. Sehingga pelayanan yang sudah baik selama ini juga memiliki pengakuan yang setara, dan wisatawan pun semakin yakin berada di tangan yang tepat.

 

Penutup

 

Pangandaran sejatinya sudah memiliki semua bahan untuk menjadi destinasi wisata yang luar biasa: alam yang memesona, tradisi yang hidup, dan masyarakat yang hebat. Kini, yang paling dibutuhkan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kesediaan semua pihak untuk saling mendengar dan melangkah dalam arah yang sama. Karena kemajuan yang bertahan lama adalah proses yang dibangun bersama, bukan hanya sebagian.

Karena sebuah daerah wisata tidak akan pernah benar-benar melesat, selama mereka yang menjalankannya masih berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.

 

Ditulis berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan stakeholders pariwisata Pangandaran, 11–15 April 2026 Oleh Bernita Zhafirah Rangkuti.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran – Kampus Pangandaran

Berikan Komentar Via Facebook