Tanpa Sosialisasi, Keramba Jaring Apung Dinilai Ganggu Aktivitas Wisata Air di Pangandaran
Oleh Amin Pnd | Rabu, 09 Juli 2025 21:29 WIB | 62 Views
PANGANDARAN, myPangandaran – Pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Pantai Timur Pangandaran menuai protes dari sejumlah pelaku usaha wisata setempat. Mereka menilai proyek tersebut kurang melibatkan masyarakat lokal dan berpotensi mengganggu aktivitas wisata bahari yang menjadi mata pencaharian warga.
Pengurus Komunitas Wahana Air Pangandaran, Agus Wahyu Setiadi, mengatakan pada dasarnya pihaknya tidak menolak keberadaan keramba jaring apung. Namun, ia menyoroti kurangnya koordinasi dalam penentuan titik lokasi pemasangan yang berdampak langsung pada aktivitas para pelaku usaha dan nelayan tradisional.
“Pada prinsipnya kami tidak keberatan, tapi penentuan titiknya harus melibatkan semua pihak, terutama pelaku jaring arad, nelayan, dan pelaku usaha water sport yang terdampak langsung,” ujar Agus saat ditemui di Pantai Timur Pangandaran, Rabu (9/7/2025) sore.
Menurut Agus, proyek tersebut terkesan dipaksakan tanpa ada sosialisasi yang memadai. Ia bahkan menilai proses penentuan lokasi dilakukan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Jangan asal main patok, main ukur sendiri tanpa koordinasi dengan masyarakat lokal. Kami merasa dimarjinalkan, seolah-olah mereka punya kekuasaan absolut. Sikap seperti itu cenderung otoriter,” tegasnya.
Agus juga mempertanyakan urgensi pembangunan KJA di kawasan wisata tersebut. Menurutnya, dampak positif yang dihasilkan sangat kecil dibanding kerugian yang dirasakan masyarakat luas.
“Kalau dilihat dari sisi manfaat, paling hanya melibatkan segelintir orang, tidak sampai sepuluh orang. Tapi dampaknya luas, mulai dari terganggunya keindahan laut hingga aktivitas pariwisata yang terganggu,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah, baik dari Pemprov Jawa Barat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk meninjau ulang keberadaan keramba tersebut.
“Kami mohon dengan sangat agar proyek ini ditinjau kembali. Kalau bisa, jangan dipasang di Pantai Pangandaran, karena kami masyarakat kecil yang hidup dari wisata sangat terdampak,” pungkas Agus.
