Konten Ala Influencer di Akun Medsos Bupati Pangandaran Picu Perdebatan Publik
Oleh Redaksi | Selasa, 02 Juni 2026 12:19 WIB | 1.753 Views
PANGANDARAN - Sorotan terhadap gaya komunikasi digital Bupati Pangandaran Citra Pitriyami kian menguat setelah akun media sosial resminya belakang ini dipenuhi konten bernuansa hiburan dan branding personal.
Di tengah tuntutan transparansi serta berbagai persoalan daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah, publik mulai mempertanyakan prioritas penggunaan media sosial kepala daerah hingga sumber pembiayaan produksi konten-konten sinematik tersebut.
Sorotan ini bermula dari ragam unggahan di akun media sosial Citra, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, hingga TikTok. Belakangan, lini masa sang bupati dinilai minim informasi terkait capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, perbaikan infrastruktur, maupun edukasi kebijakan publik. Sebaliknya, warga justru lebih sering disuguhi visual aktivitas santai sang kepala daerah, seperti menunggang kuda di kawasan pantai hingga berjoget mengenakan kacamata hitam di atas batu pemecah ombak bersama sejumlah kolega.
Fenomena tersebut memunculkan kritik dari sejumlah kalangan. Secara etika politik, penggunaan akun resmi pejabat publik untuk menampilkan aktivitas personal secara berlebihan dinilai kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat. Di tengah persoalan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, hingga infrastruktur yang masih dikeluhkan warga, publik dianggap lebih membutuhkan kehadiran pemimpin yang fokus pada penyelesaian persoalan daerah dibanding sekadar tontonan hiburan di media sosial.
Kritik publik tidak hanya berhenti pada persoalan estetika dan kepantasan. Sejumlah unggahan dinilai diproduksi secara profesional dengan pengambilan gambar yang stabil, sudut kamera sinematik, serta proses penyuntingan video yang rapi. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya keterlibatan tim kreatif profesional, mulai dari fotografer, videografer, hingga pengelola media sosial.
Dari situ, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait sumber pembiayaan operasional produksi konten tersebut. Publik menyoroti kemungkinan penggunaan fasilitas maupun anggaran pemerintah daerah dalam proses produksi unggahan yang dianggap lebih menonjolkan citra personal dibanding kepentingan pelayanan publik.
Jika benar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan serius terkait etika penggunaan anggaran. Sebab, dana publik semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.
Di tengah polemik tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran didorong untuk melakukan pengawasan secara terbuka terhadap penggunaan anggaran komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Transparansi dinilai penting guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas maupun dana publik untuk kepentingan pencitraan pribadi pejabat daerah.
Sebagai pejabat publik, jabatan bupati sejatinya merupakan amanah pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat Pangandaran dinilai berhak memperoleh kepemimpinan yang lebih fokus pada penyelesaian persoalan daerah dan komunikasi publik yang substantif, bukan sekadar mengejar popularitas serta perhatian di media sosial.
Anda mempunyai konten untuk ditayangkan di myPangandaran.com dan jaringannya seperti berita, opini, kolom, artikel, berita foto, video, release Perusahaan atau informasi tempat bisnis di Pangandaran.
Kirimkan tulisan anda melalui
Kontribusi dari Anda
Berikan Komentar Via Facebook
