DPRD Pangandaran Ingin Event Internasional Kembali Bergairah, Kite Festival Jadi Sorotan

 

Menurut Asep, arah pembangunan Pangandaran pada 2027 harus lebih fokus pada akselerasi perekonomian berbasis pariwisata.

 

Hal itu disampaikan Asep usai memimpin rapat paripurna penetapan KUA-PPAS Perubahan 2026 sekaligus pembahasan KUA-PPAS 2027 di Ruang Paripurna DPRD Pangandaran, Kamis (13/8/2026).

 

“KUA-PPAS adalah pedoman dan arah kebijakan pembangunan. Tahun 2027, RPJMD kita mengamanatkan akselerasi perekonomian berbasis pariwisata. Ini yang harus dijabarkan ke dalam program kerja konkret,” kata Asep.

 

Dorong Kembali Festival Internasional

 

Asep mengatakan, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah event attraction atau daya tarik melalui berbagai kegiatan wisata berskala nasional hingga internasional.

 

Ia menilai Pangandaran perlu kembali memiliki kalender event yang kuat dan konsisten sehingga mampu menjadi magnet wisatawan.

 

Salah satu yang disorot adalah Kite Festival Internasional yang sebelumnya menjadi salah satu ikon pariwisata Pangandaran, namun beberapa tahun terakhir tidak lagi digelar.

 

«“Kite Festival Internasional itu rohnya Pangandaran. Pada 2027, agenda ini harus dihidupkan kembali,” tegasnya.»

 

Selain festival layang-layang, potensi atraksi dirgantara seperti aero modeling, olahraga bahari, hingga olahraga ekstrem juga dinilai bisa dikembangkan.

 

Pangandaran, kata Asep, memiliki sejumlah potensi yang tidak dimiliki banyak daerah. Mulai dari lapangan pacuan kuda di tepi pantai Legok Jawa, surfing internasional di Batukaras, hingga paddle boarding di kawasan Green Canyon.

 

Potensi budaya lokal seperti Hajat Laut, Syukuran Nelayan, dan Seren Taun juga dinilai perlu dikemas lebih profesional.

 

Menurutnya, tradisi tersebut tidak cukup hanya menjadi kegiatan tahunan masyarakat, tetapi harus mampu dikembangkan menjadi atraksi budaya yang menarik wisatawan.

 

Asep meminta pemerintah daerah memberikan pembinaan, pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.

 

Dengan begitu, masyarakat di desa diharapkan mampu mengelola potensi alam dan budaya secara mandiri sekaligus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga.

 

Selain itu, digitalisasi pariwisata juga menjadi perhatian DPRD.

 

Asep mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) serta optimalisasi digital marketing untuk mempromosikan destinasi wisata dan produk UMKM.

 

Digitalisasi juga dinilai penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih transparan dan optimal.

 

Akses Wisata Masih Jadi Pekerjaan Rumah

 

Di sisi lain, Asep mengakui pengembangan pariwisata Pangandaran masih menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya aksesibilitas.

 

Sejumlah destinasi yang memiliki potensi besar masih terkendala infrastruktur jalan dan transportasi.

 

Menurutnya, akses yang mudah dan nyaman menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

 

“Kalau aksesnya tidak baik, destinasi yang bagus pun akan sulit berkembang. Infrastruktur dan transportasi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata,” ujarnya.

 

Untuk merealisasikan berbagai program tersebut, DPRD Pangandaran mendorong kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan biro perjalanan, media, hingga komunitas masyarakat.

 

Asep berharap seluruh strategi tersebut tidak berhenti pada program dan perencanaan, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

 

“Ujung dari semua strategi ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, naiknya PAD dan devisa, serta terbukanya lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.