Proyek Relokasi Penghuni Eks Pasar Wisata Terkendala, Bupati Pangandaran Minta Pertanggungjawaban Penerima Dana
Oleh Amin Pnd pada Kamis, 23 April 2026 12:11 WIB
PANGANDARAN – Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyatakan kekecewaannya terhadap progres pembangunan rumah relokasi eks penghuni Pasar Wisata Pangandaran di Desa Sukahurip yang belum mencapai target, saat melakukan peninjauan lapangan, Kamis (23/4/2026).
Meski dana stimulan telah dicairkan sepenuhnya, capaian pembangunan dinilai belum optimal. Bahkan, ditemukan disparitas signifikan antara pembangunan yang dikelola secara kelompok dan secara mandiri.
“Seharusnya akhir April sudah rampung. Namun, masih ada unit yang progresnya baru sekitar 50 persen, padahal dana telah disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp20 juta langsung ke rekening penerima,” ujar Citra.
Ia menjelaskan, pembangunan yang dikoordinasikan melalui kelompok menunjukkan progres relatif baik dengan capaian rata-rata sekitar 90 persen. Sebaliknya, kendala justru terjadi pada 32 unit rumah yang dibangun secara mandiri, di mana hanya lima unit yang menunjukkan perkembangan signifikan.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius. Dana yang bersumber dari negara harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Kami telah menugaskan asisten daerah untuk memanggil penerima manfaat dengan progres rendah,” tegasnya.
Selain persoalan progres fisik, Pemkab Pangandaran juga menghadapi kendala teknis berupa longsor di kawasan relokasi. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan penanganan darurat, termasuk rencana penerapan sistem terasering guna menjaga stabilitas lahan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Pangandaran, Adang Sudirman, menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam mengawal proyek tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati yang turun langsung ke lapangan. Ini bagian dari transparansi untuk memastikan kondisi riil di lapangan,” kata Adang.
Ia juga menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang, seperti akses jalan, drainase, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
“Fasilitas dasar harus segera dipenuhi agar hunian layak ditempati. DPRD akan terus melakukan pengawasan, termasuk mendorong koordinasi lintas sektor jika diperlukan pembebasan lahan tambahan,” ujarnya.
Pemkab Pangandaran berencana mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk melengkapi fasilitas tersebut, dengan prioritas pada penanganan kawasan rawan bencana di lokasi relokasi.