Warga Desa Campaka Temui Bupati Pangandaran, Minta Penyelesaian Konflik Agraria di Cisodong

 

Perwakilan masyarakat Desa Campaka, Ucep, yang juga bertindak sebagai koordinator menjelaskan, kedatangan mereka ke pendopo bertujuan untuk mendorong pemanggilan semua pihak yang bersangkutan seiring dengan telah terbentuknya tim reforma agraria serta tim gugus tugas di Kabupaten Pangandaran.

 

Menurutnya, ketegangan yang terjadi di Desa Campaka turut dipicu oleh adanya pihak-pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi, sehingga menimbulkan gesekan antara warga Desa Campaka dan masyarakat setempat.

 

"Insya Allah dalam jangka waktu dekat bupati dengan kami siap ke lapangan agar meninjau dan mediasi dengan warga sekitar," ujar Ucep dalam keterangannya.

 

Sementara Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, angkat bicara mengenai penanganan konflik agraria yang terjadi di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan langkah-langkah mediasi agar permasalahan antara warga, penyadap, serta pihak terkait dapat diselesaikan secara damai melalui jalan perrtemuan.

 

Citra mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat Cisodong yang berprofesi sebagai penyadap. Selain itu, ia juga baru saja berdiskusi dengan perwakilan Serikat Petani Pasundan (SPP) yang berada di Pangandaran guna mendengarkan langsung persoalan dari lapangan terkait konflik yang sempat terjadi.

 

"Kalau yang konflik agraria itu, saya sudah bertemu dengan masyarakat yang Cisodong itu, yang penyadap, itu sudah ketemu. Barusan saya ketemu dengan teman-teman SPP yang berada di Pangandaranlah, yang ada terjadinya konfliklah," ujar Citra Pitriyami.

 

Menurutnya, prinsip utama yang harus dipegang oleh semua pihak adalah menjaga kerukunan antarsesama warga Pangandaran. Ia mengajak seluruh elemen untuk menempuh jalur damai dan menyelesaikan kesalahpahaman secara kekeluargaan. Pihak pemerintah daerah, kata Citra, siap untuk memfasilitasi proses mediasi tersebut.

 

"Jadi, prinsipnya ya sama-sama orang pengandaran, kita sama-samalah damailah. Kita mau damai, teman-teman yang barusan, yuk yang dari teman-teman mau minta maaf, ayo difasilitasi," tambahnya.

 

Ia menilai bahwa persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah melalui komunikasi dan pertemuan langsung antarwarga. Sebagai kelanjutan dari langkah penanganan ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berencana untuk mengundang berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Terkait, pimpinan SPP, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), guna duduk bersama dan berdiskusi mencari solusi terbaik.