myPangandaran News | Berita Pangandaran Terkini

Nelayan Majingklak Keluhkan Sulitnya Solar, Polres Pangandaran Beri Kemudahan Rekomendasi

Oleh Amin Pnd pada Rabu, 18 November 2026 18:33 WIB

PANGANDARAN – Nelayan di Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan melaut.

 
Kesulitan tersebut terutama dialami nelayan yang belum memiliki barcode atau kode khusus sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi. Selain itu, prosedur administrasi dan persyaratan rekomendasi dari sejumlah instansi dinilai menyulitkan nelayan.
 
Seorang nelayan Majingklak, Miswan (69), mengatakan solar merupakan kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas mencari ikan di laut. Tanpa bahan bakar, nelayan tidak bisa menjalankan aktivitas melaut secara optimal.
 
"Sangat kesulitan BBM. Kalau enggak ada solar, kan melaut susah. Kalau enggak punya barcode itu apalagi lebih susah. Harganya di SPBU Rp6.800 per liter," ujar Miswan kepada Tribun Jabar di Majingklak, Rabu (18/11/2026).
 
Kepala Desa Pamotan, Andi Suwandi, membenarkan adanya keluhan nelayan terkait persyaratan rekomendasi pembelian solar di SPBU.
 
Menurutnya, nelayan selama ini harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dari berbagai instansi. Bahkan, mekanisme dan ketentuan perizinannya kerap berubah, mulai dari dinas terkait, Syahbandar hingga pemerintah desa.
 
"Yang dikeluhkan nelayan Majingklak yaitu terkait izin untuk pembelian BBM di SPBU. Kemudian ada aturan-aturan yang kadang-kadang izinnya berubah-ubah, mulai yang dikeluarkan dari dinas, Syahbandar dan kepala desa," katanya.
 
Namun, kini nelayan mendapatkan kemudahan setelah adanya kebijakan dari Kapolres Pangandaran. Melalui kebijakan tersebut, nelayan cukup menggunakan rekomendasi kepala desa untuk memastikan status pekerjaan mereka sebagai nelayan saat membeli BBM.
 
Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut program Kapolri melalui pendekatan Rempug Masyarakat.
 
Program ini menjadi upaya kepolisian untuk menyerap langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala pelayanan.
 
"Kami bersama masyarakat rempug. Ini tindak lanjut dari program Kapolri yang salah satunya Rempug Masyarakat," kata Ikrar.
 
Ia menyebut Dusun Majingklak merupakan salah satu kawasan nelayan yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses BBM. Selain persoalan administrasi, jarak untuk mendapatkan bahan bakar juga menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan.
 
Karena itu, Polres Pangandaran memberikan kemudahan melalui rekomendasi kepala desa sebagai bukti bahwa pembeli BBM benar-benar berprofesi sebagai nelayan.
 
Ikrar mengakui kebijakan tersebut berkaitan dengan penyederhanaan prosedur yang selama ini berlaku. Namun, ia menilai persoalan masyarakat perlu dilihat secara proporsional dengan tetap memperhatikan kebutuhan nelayan.
 
"Memang ini melanggar hukum, tapi tidak serta-merta dilihat secara kacamata kuda. Yang jelas kami memberikan solusi yang berkaitan dengan aktivitas nelayan dengan memberikan rekomendasi dari kepala desa bahwa orang itu benar-benar nelayan," ujarnya.
 
Meski memberikan kemudahan, Ikrar mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, di sejumlah wilayah ditemukan praktik penggunaan barcode nelayan oleh pihak yang tidak berhak, kemudian BBM yang dibeli dijual kembali ke tempat lain.
 
Oleh karena itu, Polres Pangandaran berupaya memastikan kemudahan akses BBM tidak disalahgunakan. Pengawasan tetap diperlukan agar solar bersubsidi benar-benar diterima nelayan dan masyarakat yang berhak.
 
"Pada intinya Polres Pangandaran tidak mempersulit untuk mendapatkan BBM, apalagi kelompok nelayan dan petani. Hanya kami ingin memastikan dan mengecek bahwa BBM bisa sampai ke tempatnya dan tepat sasaran," kata Ikrar.