Buntut Penganiayaan Ribuan Santri Demo di Pendopo Pangandaran, Tuntut Oknum TNI Dipecat
Oleh Amin Pnd pada Jum'at, 13 November 2026 18:47 WIB
PANGANDARAN – Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Pangandaran dan daerah sekitarnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pendopo Bupati Pangandaran, Jumat (13/11/2026).
Mereka mendesak agar oknum anggota TNI yang diduga melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, dipecat dari dinas militer serta diproses hukum secara tegas.
Selain menuntut keadilan bagi para korban, massa juga menyuarakan tuntutan pemberantasan peredaran minuman keras (miras) di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran.
Aksi tersebut merupakan buntut dugaan penganiayaan terhadap enam santri yang terjadi pada Kamis (12/11/2026). Dalam peristiwa itu, oknum anggota TNI diduga melakukan tindakan kekerasan saat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.
Dalam orasinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni pemecatan terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat serta penindakan tegas terhadap peredaran miras yang dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pangandaran, Mukhlis Nanawi, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap para santri. Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlebih santri merupakan generasi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu agama.
"Kami mengecam dan mengutuk keras segala bentuk tindakan premanisme, arogansi, dan penganiayaan terhadap santri," ujar Mukhlis di sela-sela aksi.
Mukhlis mendesak pimpinan Kodim 0625 Pangandaran bersama jajaran Subdenpom agar mengusut kasus tersebut secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Ia juga meminta agar terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum pidana militer tanpa ada upaya menutup-nutupi perkara.
"Oknum pelaku harus diproses sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku tanpa ada upaya menutup-nutupi. Oknum tersebut harus dipecat," tegasnya.
Sementara itu, Dandim 0625 Pangandaran Letkol Inf Eko Novandy Saputro memastikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah terhadap anggota yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Menurut Eko, terduga pelaku telah diamankan dan saat ini ditahan di Subdenpom Garut untuk menjalani proses hukum serta penegakan kode etik militer.
Di lokasi yang sama, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, dan Dandim 0625 Pangandaran Letkol Inf Eko Novandy Saputro turun langsung menemui perwakilan massa untuk menerima aspirasi para santri dan tokoh agama.
Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Ia menyampaikan bahwa aspirasi para santri dan perwakilan kiai telah diterima langsung oleh Bupati dan Dandim.
"Alhamdulillah, semua tuntutan sudah disampaikan dan diterima langsung oleh Ibu Bupati serta Pak Dandim dari para santri dan perwakilan kiai. Terima kasih telah menyampaikan aspirasi dengan damai, tertib, dan aman," kata Ikrar.
Terkait tuntutan pemberantasan miras, Ikrar menegaskan bahwa Polres Pangandaran mendukung langkah pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai minuman beralkohol.
Ia memastikan penindakan terhadap peredaran miras akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan anggota kepolisian yang terlibat atau melindungi praktik tersebut.
"Sebisa mungkin kami melakukan tindakan pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran. Apabila ada anggota kami yang melindungi peredaran miras, saya langsung memproses pelanggaran kode etik maupun peraturan disiplin yang berlaku di kepolisian," pungkasnya.