Pangandaran,myPangandaran.com-
Akibat terbatasnya anggaran, panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRD Ciamis untuk mengkaji pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pemekaran Kabupaten Ciamis, tidak dapat melakukan peninjauan lapangan. Oleh karena itu, pansus mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang ditetapkan pada 29 Januari 2009.
Pansus pembentukan Kab. Pangandaran itu pun meminta perpanjangan waktu selama seminggu dari jadwal yang telah ditetapkan untuk menuntaskan pekerjaannya.
"Kami sudah menyelesaikan pendataan dan dengar pendapat dengan semua pihak. Namun, karena tidak ada dana, kami belum turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung. Hasil dengar pendapat dengan institusi terkait sudah kita laksanakan, namun kan tetap harus ke lapangan," kata Wakil Ketua Pansus Jajang Ismail didampingi Sekretaris Pansus Puying Sudrajat, Jumat (30/1).
Menurut Jajang, yang menjadi persoalan anggaran tersebut masuk dalam APBD 2009, sedangkan APBD itu masih belum ditetapkan. Meski demikian, dia juga optimistis persoalan itu dapat segera diselesaikan sehingga pansus dapat segera terjun ke lapangan.
Jajang juga mengatakan, Pansus Pemekaran telah tiga kali melakukan dengar pendapat, yakni dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), presidium pemekaran Ciamis selatan, dan internal pansus. Kesimpulan sementara adalah disepakatinya nama Kabupaten Pangandaran dan lokasi ibu kota berada di Kecamatan Parigi, tepatnya di Desa Cintaratu.
"Sekali lagi, hasil hearing itu juga harus dicek ke lapangan, seperti lokasi calon ibu kota dan lainnya. Kalau harus menunggu penetapan anggaran, tentu akan semakin berlarut. Kita optimistis, dalam waktu dekat ini sudah melakukan pengamatan langsung," katanya sebelum mengikuti Rapat Pimpinan DRPD dengan pansus.
Dalam kesempatan itu, Jajang juga mengatakan, dalam waktu lima hari ke depan, pansus dapat menyelesaikan tugasnya dan membuat rekomendasi.
"Paling lima hari juga sudah selesai. Kita rencanakan tanggal 6 Februari sudah dapat kita sampaikan dalam rapat paripurna," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata menyetujui perpanjangan waktu kerja Pansus Pemekaran. Dia juga dapat memahami kesulitan yang dialami pansus.
"Sebenarnya kami berharap akhir Januari pansus sudah menyelesaikan tugasnya, namun ternyata belum tuntas. Kami juga setuju memberikan perpanjangan. Soal dana untuk kunjungan lapangan, juga sudah dibicarakan dengan seluruh pimpinan dewan," katanya. (A-101)
